KETIKA PETAKA BTS ITU DATANG

Di wilayah RW 08 kelurahan Sungai Bambu, kecamatan Tanjung priok, Jakarta Utara telah berdiri tiga BTS. Jaraknya hanya 300 meter dari lingkungan kami. Seluruh BTS itu bermasalah. Ada yang dibangun malam hari hingga paginya warga geger. Namun setelah diberi kompensasi – bahkan diberikan di pinggir jalan – akhirnya warga setuju. Ada juga yang melakukan ”serangan fajar” yakni pemilik dan ketua RT setempat meminta tanda tangan para ibu ibu dipagi hari dan mereka diberi amplop Rp. 100 ribu hingga Rp. 300.ribu. Namun kini mereka harus menanggung rasa khawatir antenna itu roboh ketika hujan dan angin ribut. TV mereka juga mendapat gangguan meskipun pihak operator telepon menyatakan radiasi pemancar GSM atau semacamnya rendah.

” Petaka BTS” itu kemudian datang melanda kami bertujuh yang berbatasan langsung dengan bangunan di Jln. Sungai Bambu no.5 Rt.07/08, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak semula, ketika sitac datang menyampaikan maksudnya , warga tidak setuju. Namun mereka tidak menyerah. Secara door to door dan pat gulipat mereka akhirnya bisa mendapatkan tandatangan warga. Tetapi belakangan warga mencabut tandatangan tersebut.

Pemilik bangunan adalah tokoh masyarakat yang punya koneksi kuat dengan aparat kelurahan bahkan konon di kecamatan dan pemerintah kota Jakarta Utara. Atas dasar inilah, pemilik yang diwakili oleh saudaranya MENOLAK PENCABUTAN TANDATANGAN dan harus legal diatas materai yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat.

Tadinya kami berusaha menuruti kemauan pemilik. Namun ternyata ditingkat RW kami sangat dipersulit. Ketua RW dengan sejuta alasan menolak memberikan tanda tangan diatas surat bermeterai warga yang mencabut tandatangan. Yang bersangkutan mengatakan hiraki tandatangan dibawah surat pencabutan salah. Tapi ketika ditanya dimana salahnya, ketua RW kami tidak bisa menyebutkan. Malah, dia minta untuk melihat buku teknik surat menyurat SMEA. Masya Allah ! Jika tidak berkepala dingin, saya BUDI SETIAWAN. Koordinator warga yang menolak BTS sudah naik pitam. Namun Alhamdulilah hati dan kepala bisa tetap terkendali.

Beruntung salah seorang warga RW 08 yang bekerja di Mahkamah Agung memberi tahu bahwa surat kuasa tidak perlu ada tanda tangan aparat pemerintah. ” Itu akal akalan saja ”, kata warga yang baik hati tersebut. Kemudian dibuatlah surat kuasa yang kami tujukan ke Telkomsel.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: